Berkabarnews.com, Pekanbaru - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal pada PT Bank Riau Kepri (BRK) Syariah (Perseroda) dan PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) Provinsi Riau (Perseroda) melakukan kunjungan kerja ke Bank BJB di Provinsi Jawa Barat, Senin (6/4/2026).  

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pendalaman materi Ranperda, khususnya dalam memahami praktik terbaik pengelolaan permodalan dan pengembangan bisnis perbankan daerah yang telah lebih dulu berkembang. 

Melalui studi komparatif tersebut, Pansus berharap dapat merumuskan kebijakan yang lebih matang, adaptif, dan berdaya guna bagi penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Riau.

Rombongan Pansus dipimpin Ketua Pansus Robin P Hutagalung bersama sejumlah anggota, yakni Ginda Burnama, Ayat Cahyadi, Sofyan, Abdul Kasim, Diski, dan Eva Yuliana. Turut hadir dalam rombongan Kepala Cabang BRK Syariah Jakarta serta Direktur Utama Jamkrida Riau. Kedatangan mereka disambut  jajaran manajemen BJB, di antaranya Fadhly Kholis, Yasral Yazid, serta Ika Irawan. 

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Bank BJB Fadhly Kholis memaparkan strategi pengelolaan modal. Ia menyebutkan sekitar 80 persen alokasi digunakan untuk penyaluran kredit, 10 persen untuk sarana dan prasarana, serta 10 persen untuk pengembangan teknologi informasi.

Menurutnya, sektor perbankan relatif stabil dalam penyaluran kredit, namun menghadapi tantangan dalam pengembalian modal. Karena itu, diperlukan strategi penguatan modal baik dari pemegang saham maupun pengembangan anak perusahaan dan jaringan cabang. BJB juga menjalin kerja sama dengan Jamkrida Jawa Barat dalam penjaminan kredit.

Ketua Pansus Robin P. Hutagalung menyoroti skema penambahan modal, khususnya dalam bentuk aset, serta membandingkannya dengan skema modal tunai yang diterapkan di Bank BJB.

Sejumlah anggota Pansus turut aktif menggali informasi. Ginda Burnama menanyakan sinergi BJB dengan stakeholder daerah serta dukungan regulasi investasi, termasuk penyediaan ATM di ruang publik. Eva Yuliana menyoroti penyaluran program CSR dan kerja sama dengan Samsat dalam pelayanan pajak kendaraan.

Sementara itu, Abdul Kasim mempertanyakan status kelembagaan BJB yang belum berbentuk Perseroda serta strategi menghadapi persaingan industri perbankan. Ayat Cahyadi dan Sofyan mendalami upaya peningkatan dividen dan pemberdayaan UMKM, sedangkan Diski menyoroti potensi risiko dalam ekspansi usaha.

Melalui studi ini, DPRD Riau menargetkan perumusan kebijakan penyertaan modal yang lebih tepat, guna memperkuat kinerja BUMD serta meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).***/Galeri